Hari keberangkatan di Pelabuhan Labuan Bajo, akhir 2026: pemeriksaan sebelum kapal berangkat dan cara membayar agar tidak telantar

Setiap tamu yang berlayar dari Labuan Bajo tercatat sebagai satu baris dalam daftar. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM 28/2022, yang diundangkan pada 23 September 2022, pemilik kapal yang mengajukan Surat Persetujuan Berlayar wajib melampirkan manifes penumpang dan daftar awak kapal, beserta surat pernyataan nakhoda, daftar periksa kewajiban kapal, dan laporan kondisi kapal. Dari manifes itulah syahbandar menghitung jumlah orang di atas kapal. Satu nama yang hilang atau salah eja sudah cukup membuat hitungan itu meleset.

Dermaga punya gerbangnya sendiri. Seperti diberitakan detikBali pada 23 Juli 2024, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo bulan itu mulai memakai boarding pass elektronik untuk penumpang kapal wisata. Pemilik kapal atau agennya memasukkan nama setiap tamu ke sebuah platform pemesanan, yang kemudian menerbitkan manifes dan satu barcode per orang. Barcode itu ditunjukkan di gerbang Terminal Marina dan dipindai sekali lagi sebelum naik ke kapal. Boarding pass berhenti diterbitkan begitu jumlah penumpang mencapai kapasitas yang tercantum di sertifikat kapal, dan manifes final baru ditutup setelah semua penumpang naik. Laporan yang sama juga menunjuk celahnya: tamu yang naik dari dermaga tidak resmi, atau dipindahkan ke kapal lain di tengah laut, tidak masuk daftar.

Kami tidak menemukan laporan 2026 tentang perubahan sistem ini. Tanyakan dermaga mana yang dipakai kapal Anda.

Izin berlayar itu bernama SPB, singkatan dari Surat Persetujuan Berlayar, dan hanya syahbandar yang berwenang menerbitkannya. PM 28/2022 mendasarkan SPB pada kelaiklautan kapal: syahbandar yang mengetahui bahwa sebuah kapal mungkin tidak laik boleh memeriksanya dan menahan keberangkatannya. Cuaca menjadi alasan penolakan tersendiri, dinilai sesuai ukuran dan jenis kapal. Nakhoda pun boleh menolak berlayar jika ia tahu kapalnya tidak laik.

Ada dua hal yang menentukan jalannya pagi Anda. SPB berlaku untuk satu pelayaran. SPB gugur jika kapal belum meninggalkan pelabuhan dalam 24 jam sejak diterbitkan, jadi tidak ada yang bisa menunjukkan kepada Anda hari ini SPB untuk minggu depan.

Urusan pajak dan perizinan ikut antre di meja yang sama. Pada 3 Juli detikTravel memberitakan bahwa pemerintah kabupaten telah menyurati KSOP agar tidak menerbitkan SPB bagi kapal wisata yang menunggak pajak daerah; pihak KSOP menyatakan akan menindaklanjutinya. Pada 11 Juni iNews mengutip seorang anggota DPRD yang dalam rapat paripurna menyebut hanya sekitar 200 dari kurang lebih 812 kapal wisata di perairan Labuan Bajo yang berizin. Itu angka dari seorang politikus, bukan hasil audit. Meski begitu, cari tahu dulu perusahaan mana yang memegang dokumen sebuah kapal sebelum Anda mentransfer DP.

Dua kapal phinisi tenggelam di perairan Labuan Bajo pada 26 dan 29 Desember 2025. Pada 1 Januari 2026 Infobanknews mengutip seorang anggota komisi DPR yang membidangi perhubungan. Menurutnya, cap laik laut saja tidak membuat kapal aman. Ia menginginkan audit yang menguji mesin dan sistem keselamatan dalam kondisi nyata, bukan sekadar membaca berkas, serta penerbitan SPB yang dikaitkan dengan peringatan dari BMKG. Semua itu masih usulan, belum aturan.

Yang berlaku saat ini masih tambal sulam. Bisnis.com memberitakan pada 23 April bahwa Kementerian Pariwisata mendorong sertifikasi bagi pelaku wisata bahari; kementerian menyebut pelatihan sudah diberikan kepada pemandu wisata dan menyinggung sosialisasi keselamatan di Labuan Bajo pada bulan itu. Pemeriksaan mendadak juga ada: pada Agustus 2024, sidak pejabat daerah menemukan satu kapal membawa alat pemadam api yang sudah kedaluwarsa, dan kapal lain yang krunya tidak tahu cara memakainya (ANTARA, 5 Agustus 2024). Kami belum menemukan aturan tertulis 2026 yang menetapkan berapa life jacket harus dicek di gerbang.

Jadi, hitung sendiri dalam sepuluh menit pertama di atas kapal. Cocokkan jumlah life jacket dengan jumlah orang di dek. Tanyakan di mana jaket-jaket itu disimpan. Kalau sampai kapal keluar dari area pelabuhan belum juga ada pengarahan keselamatan, minta kru memberikannya.

Kapal yang tetap tertambat saat pelayaran ditutup sedang menaati hukum. ANTARA memberitakan pada 11 Agustus bahwa KSOP Labuan Bajo menurunkan seorang nakhoda dari kapalnya dan menangguhkan ijazahnya selama tiga pekan, setelah ia membawa rombongan wisatawan ke Pulau Padar ketika larangan berlayar karena cuaca sedang berlaku. Kepala KSOP menyebut larangan itu sebagai langkah pencegahan agar kecelakaan kapal tenggelam yang menelan korban jiwa tidak terulang, dan mengatakan nakhoda lain yang terbukti melanggar ketentuan pelayaran juga akan dikenai sanksi. Sejumlah pelaku usaha wisata yang menahan kapalnya di pelabuhan mempertanyakan pelayaran tersebut.

Pada pagi yang buruk, aturan memberi syahbandar dua pilihan: menunda keberangkatan, atau menolak menerbitkan SPB. Untuk keduanya tidak ada batas waktu tunggu yang pasti. Dari dermaga, keduanya awalnya tampak sama: rombongan Anda menunggu, dan kru ikut menunggu bersama Anda.

Nasib uang Anda ditentukan oleh kontrak, bukan oleh pelabuhan. Sebelum membayar, baca apa yang dijanjikan penjual jika keberangkatan dibatalkan oleh otoritas, dan minta janji itu secara tertulis.

Tiga kasus sepanjang 2026 punya satu kesamaan: tidak satu pun bermula di pelabuhan. Pada 6 April tiga wisatawan Jerman menunggu sekitar lima jam di Pelabuhan Marina untuk kapal yang tak pernah datang; Floresa melaporkan pada 11 April bahwa polisi turun tangan dan mengatur keberangkatan pengganti. Agen yang mereka bayar berbasis di Jakarta dan, menurut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTT (Metro TV, 9 April), tidak memiliki izin usaha di provinsi ini.

Pada Agustus, angkanya membesar. ANTARA memberitakan pada 14 Agustus bahwa 22 wisatawan asal Tiongkok tiba di Labuan Bajo dan baru tahu bahwa kapal yang dijanjikan kepada mereka tidak pernah dicarter. Polisi menahan seorang agen tidak resmi yang diduga membawa kabur 244,2 juta rupiah milik seorang pengusaha pariwisata asal Kanada. Pada 2 Oktober detikBali menulis tentang tiga wisatawan yang mengirim 7,65 juta rupiah dalam tiga kali transfer untuk trip dua hari; setelah transfer terakhir melunasi tagihan, penjualnya menghilang. Semua ini masih dugaan. Belum ada putusan pengadilan.

Dua dari tiga kasus itu, yakni kasus April dan Oktober, bermuara pada uang yang dibayarkan ke penjual yang kredibilitasnya tidak pernah dicek siapa pun; laporan Agustus tidak menyebut siapa membayar kepada siapa, atau kapan. Saran ASITA pada April singkat saja: cek ulasan dan legalitas, bayar ke rekening perusahaan, bukan rekening pribadi, dan utamakan agen yang tergabung dalam asosiasi resmi. Pada 10 Oktober detikBali memberitakan pos layanan hukum gratis yang dibuka Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di gedung KSOP, terbuka bagi warga setempat maupun wisatawan mancanegara. Jam layanan dan bahasa yang dilayani belum diumumkan.

Ada empat celah, kami sebutkan apa adanya. Kami tidak menemukan laporan 2026 tentang apakah gerbang barcode yang mulai dipakai Juli 2024 masih berjalan seperti yang digambarkan, atau apakah petugas mencocokkan paspor dengan manifes. Kami tidak menemukan aturan publik soal penghitungan life jacket di dermaga. Syarat pajak dari pemerintah kabupaten untuk penerbitan SPB tidak disertai tanggal mulai dalam laporan 3 Juli, dan kami belum membaca pengumuman susulan yang menetapkannya.

Celah keempat adalah perkiraan anggota DPRD tadi, sekitar 200 kapal berizin dari 812. Tidak ada daftar resmi yang bisa kami buka untuk membenarkan atau mengoreksinya. Jika salah satu poin ini berubah, halaman ini akan diperbarui dan tanggal di bagian atas ikut berubah. Sampai saat itu, cocokkan nama perusahaan dan nomor registrasi di footer situs tempat Anda memesan dengan invoice Anda pada hari Anda membayar.